LUBUKLINGGAU – Komisi II DPRD Kota Lubuklinggau mengadakan rapat penting pada Senin, 6 Januari 2025, untuk membahas kelangkaan gas LPG 3 kg yang sedang menjadi keluhan utama masyarakat. Rapat ini bertujuan untuk menemukan solusi atas keterbatasan distribusi dan meningkatnya permintaan gas subsidi, yang merupakan kebutuhan esensial bagi warga berpenghasilan rendah.
Dalam pertemuan tersebut, hadir perwakilan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin), agen dan pangkalan LPG, serta pemangku kepentingan lainnya. DPRD ingin memastikan penyebab utama kelangkaan, baik yang disebabkan oleh distribusi yang tidak merata, spekulasi harga, maupun faktor lainnya yang membuat pasokan gas tidak mencukupi kebutuhan masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD Kota Lubuklinggau, Reza Ashabul Kahfi, menegaskan bahwa LPG 3 kg adalah kebutuhan dasar masyarakat kecil yang harus diawasi ketat distribusinya. Ia juga menyoroti perlunya menghindari praktik penimbunan, yang berpotensi menyebabkan lonjakan harga di pasaran.
Sejumlah anggota DPRD mendorong peningkatan transparansi dalam distribusi LPG 3 kg. Beberapa solusi yang diusulkan meliputi pendataan penerima subsidi yang lebih akurat, pengawasan terhadap pangkalan nakal, serta evaluasi pola distribusi agar lebih merata dan tepat sasaran.
Sementara itu, perwakilan Disdagrin menyatakan bahwa mereka telah melakukan pemantauan dan inspeksi terhadap agen serta pangkalan LPG untuk mencegah penimbunan serta memastikan distribusi yang adil. Disdagrin juga menyarankan adanya kerja sama yang lebih erat dengan Pertamina dan pemerintah daerah guna meningkatkan pengawasan serta memastikan pasokan gas tetap stabil.
Komisi II DPRD Kota Lubuklinggau menegaskan komitmennya untuk terus memantau permasalahan ini hingga ditemukan solusi yang benar-benar efektif. Dengan rapat ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh LPG 3 kg dengan harga yang terjangkau dan distribusi yang lebih merata, sehingga permasalahan kelangkaan tidak terus berulang.
Posting Komentar